Menteri Siti Serukan Gotong Royong Atasi Perubahan Iklim Dunia pada National Statement COP 23 UNFCCC
SIARAN PERS Nomor : SP. 357 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017

By dlhbengkalis 20 November 2017, 16:43:43 WIBInternasional

Menteri Siti Serukan Gotong Royong Atasi Perubahan Iklim Dunia pada National Statement COP 23 UNFCCC

Keterangan Gambar :


Bonn – Jerman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 17 November 2017. Memenuhi kebutuhan Negara-negara di dunia mengatasi dampak Perubahan Iklim, Pemerintah Indonesia telah secara nyata melakukan berbagai aksi konkret. Baik melalui ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 ataupun guna memenuhi mandat UUD 1945, Indonesia telah sukses menangani Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2016 dan 2017 serta Pengelolaan Lahan Gambut.

Secara konkret, Indonesia telah mempertegas komitmen dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dengan muatan pokok target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 % pada tahun 2030 dengan kondisi business as usual, atau 41% dengan kondisi dukungan kerjasama teknis luar negeri. Komposisi target penurunan emisi GRK terbesar yaitu dari sektor hutan dan lahan/ekosistem (17,2%), kemudian sektor energi (11%), limbah (0,38%), pertanian (0,32%) serta industri dan pabrik (0,10%).

Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Sektor hutan, lahan/ekosistem memiliki porsi paling besar dalam penanganan perubahan iklim.

Namun Indonesia tentu tidak bisa bekerja sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menegaskan pentingnya komitmen negara-negara di dunia menjalankan 'Persetujuan Paris'. Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya saat berbicara pada forum tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman, COP atau Conference of Parties yang menjadi forum bagi 195 negara dan 1 blok ekonomi (Uni Eropa), untuk saling bertemu dan mendiskusikan rencana kemanusiaan memerangi perubahan iklim.

''Kami menyambut baik negara-negara yang baru-baru ini menyatakan niat mereka untuk menandatangani atau meratifikasi,'' kata Menteri Siti saat menyampaikan pidato resmi pada pertemuan tingkat tinggi COP UNFCCC, Kamis (16/11) waktu setempat. Perjanjian Paris telah mengamanatkan pelaksanaan NDC yang berisi rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di setiap negara anggota, termasuk Indonesia untuk mengendalikan 'produksi' gas rumah kaca dari aktifitas manusia (antropogenik caused).

Persetujuan Paris telah mulai berlaku sejak November 2016 dan saat ini sudah ada 170 negara yang melakukan ratifikasi kesepakatan tersebut, termasuk Indonesia. UNFCCC berkomitmen dan berupaya mencegah kenaikan suhu global tidak melebihi 2 derajat C atau setara dengan gas rumah kaca 450 PPM di atmosfer pada tahun 2100.

Indonesia telah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional (conditional) dibandingkan dengan tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030.

''Tantangan tetap ada. Oleh karena itu, kita harus berjuang dan bersatu mempertahankan momentum kesepakatan penting tersebut. Dampak buruk perubahan iklim tidak akan pernah bisa ditangani oleh satu negara saja,'' tegas Menteri Siti.

Dikatakannya, perlu komitmen secara global terhadap Perjanjian Paris, dan itu harus terus diperkuat karena tidak dapat diubah lagi. ''Ini tidak dapat dinegosiasikan, karena perubahan iklim adalah tanggung jawab global,'' tegasnya.

Pada High Level Segment Conference of The Parties 23 United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 23 UNFCCC), di Bula Zone, Bonn, Jerman, waktu setempat (16/11/2017),Menteri LHK, Siti Nurbaya, mewakili Indonesia, menyampaikan National Statement.

Dalam pernyataannya, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Paris Agreement melalui beberapa hal, antara lain : 1) Penyusunan kerangka transparansi nasional; 2) Pengakuan Hutan Adat; 3) Restorasi gambut seluas 680.000 hektar dari target 2 juta hektar di tahun 2020; 4) Ratifikasi Konvensi Minatama; 5) Komitmen menurunkan 70% sampah plastik pantai di tahun 2025 mulai tahun 2017; 6) Meneruskan pendampingan terkait upaya pengendalian perubahan iklim kepada negara-negara berkembang lainnya, melalui kerjasama Triangular Negara Selatan-selatan, dalam bidang pertanian, kehutanan, dan pengelolaan wilayah pesisir.

Selain itu, disampaikan Menteri Siti Nurbaya bahwa di tahun 2018, rencana kerja pembangunan akan mengarustamakan perubahan iklim, selain melanjutkan kerjasama antar negara.

“Kita dukung semua langkah dan ini tidak boleh dinegosiasi lagi, karena kita yakin tidak dapat diulang kembali dan implementasi Paris Agreement ini harus berjalan dengan seluruh perangkat-perangkatnya. Kita sepakat prinsip-prinsip penting seperti transparan, inklusif, partisipatif dan lain-lain, dan di tahun 2018 kita dorong fasilitatif dialognya”, jelasnya dalam kesempatan terpisah.

Negara maju harus terus memimpin upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, sambil memastikan akses terhadap sarana implementasi untuk negara-negara berkembang, terutama yang paling rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. ''Negara-negara berkembang, di sisi lain, harus menunjukkan kontribusi konkret mereka terhadap upaya global ini,'' pesan Menteri Siti.

''Kami juga berharap COP-23 akan menjadi dorongan politik dalam mempertahankan komitmen global yang kuat terhadap Kesepakatan Paris,'' tutupnya.(*)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment